Kontroversi Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi terbaru
Kamis, 23 April 2020
Tulis Komentar
Sejak pertama kali dibuka pendaftaran pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 ini menuai kontroversi di masyarakat. Program yang tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran ini dipercepat untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19.
Kartu Pekerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres tahun 2019 lalu. Dia menjanjikan pengangguran bisa mendapatkan insentif dan diberikan pelatihan secara gratis bersertifikat.
7 kontroversi Kartu Prakerja 2020 yang dirangkum sejak pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Jokowi.
1. Perusahaan Stafsus Jokowi jadi mitra penyelenggara pelatihan
Penunjukan Ruang guru jadi satu dari delapan mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja menimbulkan polemik. Pasalnya, Ruang guru merupakan perusahaan startup milik Belva Devara, salah satu Staf Khusus Presiden Jokowi.
2. Biaya pelatihan online Kartu Prakerja dinilai mahal
Harga beberapa kursus online Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan. Di Platform Skill Academy yang dimiliki Ruang guru, contohnya sejumlah paket pelatihan dihargai Rp 1juta.
3. Pernah dilaporkan sebagai money politics
Saat Pilpres 2019, Jokowi pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Pelapornya adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak. Jokowi dianggap menjanjikan uang kepada peserta kampanyenya. "Adapun perbuatan capres nomor urut 01, Pak Jokowi, yang di saat kampanye menjanjikan akan memberikan uang atau materi lainnya berupa gaji atau honor kepada peserta kampanye tersebut, maka patut diduga merupakan pelanggaran kampanye," kata Kuasa Hukum TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, saat itu. Selain itu, pelapor juga berpendapat janji Jokowi berpotensi hoaks. Sebab negara tidak punya anggaran untuk memberikan gaji kepada pengangguran. Pelapor mengatakan, Jokowi berpotensi melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j Juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
4. Anggarannya mencapai Rp 20 triliun
Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui Kartu Prakerja tidak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran. Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong lembaga pelatihan. Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja sejumlah Rp 20 triliun.
5. Pelatihan dinilai tidak relevan
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah memberikan kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat sekarang ini, mengingat korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan berbayar yang mirip seperti konten gratisan di YouTube. “Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas, Minggu (19/4/2020). Bhima menyebutkan, dengan dana Rp 1 juta per orang dikalikan dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya dana yang dibutuhkan pemerintah adalah Rp 5,6 triliun. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup.
6. Bikin Sri Mulyani sakit perut
Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani Indrawati bahkan mengaku sempat dipusingkan dengan penganggaran program Kartu Prakerja. Kata dia, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran. Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tidak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji kampanye atasannya itu.
7. Dianggap banyak meteri serupa yang gratis di Google dan Youtube
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik bahwa besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020. Menurut dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Dan pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Sumber berita kompas
Kartu Pekerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres tahun 2019 lalu. Dia menjanjikan pengangguran bisa mendapatkan insentif dan diberikan pelatihan secara gratis bersertifikat.
7 kontroversi Kartu Prakerja 2020 yang dirangkum sejak pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Jokowi.
1. Perusahaan Stafsus Jokowi jadi mitra penyelenggara pelatihan
Penunjukan Ruang guru jadi satu dari delapan mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja menimbulkan polemik. Pasalnya, Ruang guru merupakan perusahaan startup milik Belva Devara, salah satu Staf Khusus Presiden Jokowi.
2. Biaya pelatihan online Kartu Prakerja dinilai mahal
Harga beberapa kursus online Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan. Di Platform Skill Academy yang dimiliki Ruang guru, contohnya sejumlah paket pelatihan dihargai Rp 1juta.
3. Pernah dilaporkan sebagai money politics
Saat Pilpres 2019, Jokowi pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Pelapornya adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak. Jokowi dianggap menjanjikan uang kepada peserta kampanyenya. "Adapun perbuatan capres nomor urut 01, Pak Jokowi, yang di saat kampanye menjanjikan akan memberikan uang atau materi lainnya berupa gaji atau honor kepada peserta kampanye tersebut, maka patut diduga merupakan pelanggaran kampanye," kata Kuasa Hukum TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, saat itu. Selain itu, pelapor juga berpendapat janji Jokowi berpotensi hoaks. Sebab negara tidak punya anggaran untuk memberikan gaji kepada pengangguran. Pelapor mengatakan, Jokowi berpotensi melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j Juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
4. Anggarannya mencapai Rp 20 triliun
Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui Kartu Prakerja tidak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran. Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong lembaga pelatihan. Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja sejumlah Rp 20 triliun.
5. Pelatihan dinilai tidak relevan
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah memberikan kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat sekarang ini, mengingat korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan berbayar yang mirip seperti konten gratisan di YouTube. “Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas, Minggu (19/4/2020). Bhima menyebutkan, dengan dana Rp 1 juta per orang dikalikan dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya dana yang dibutuhkan pemerintah adalah Rp 5,6 triliun. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup.
6. Bikin Sri Mulyani sakit perut
Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani Indrawati bahkan mengaku sempat dipusingkan dengan penganggaran program Kartu Prakerja. Kata dia, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran. Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tidak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji kampanye atasannya itu.
7. Dianggap banyak meteri serupa yang gratis di Google dan Youtube
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik bahwa besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020. Menurut dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Dan pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Sumber berita kompas
Belum ada Komentar untuk "Kontroversi Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi terbaru"
Posting Komentar